Kabupaten Tangerang - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang, melalui pelimpahan surat kuasa khusus litigasi kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang, berhasil memulihkan tunggakan iuran BPJamsostek milik PT.Citra Indojaya Sejahtera, sebesar Rp.54.409.306 berakhir damai di Pengadilan Negeri (PN).
Sebelumnya, diketahui bahwa PT.Citra Indojaya Sejahtera merupakan perusahaan yang menunggak iuran, kemudian atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemanggilan sampai dengan somasi, dan berakhir di pengadilan atas tindakan perusahaan yang tidak melakukan pembayaran iuran selama 39 bulan dengan jumlah tunggakan sebesar Rp.54.409.306.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Kabupaten Tangerang, Ibu Endah Astuti, S.H., mengungkapkan bahwa gugatan sederhana yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan nomor perkara : 95/Pdt.G.S/2024/PN.Tng
“Total Tagihan sebesar 54.409.306 juta yang terdiri dari iuran sebesar 45.751.680 dan denda sebesar 8.657.626” ungkap Ibu Endah Astuti, S.H., pada Kamis, 12 September 2024.
Ibu Endah Astuti, S.H., menjelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan, telah dilakukan pemanggilan secara non litigasi sampai dengan proses somasi ke perusahaan.
Namun, mulai dari proses penagihan secara non litigasi sampai dengan somasi, perusahaan tidak memiliki ittikad baik untuk menyelesaikan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Tangerang, Bapak Ibkar Saloma menyampaikan bahwa salah satu wewenang yang dapat dilakukan BPJS Ketenagakerjaan selaku penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada Badan Usaha sampai dengan proses pelimpahan penagihan tunggakan iuran ke Kejaksaan melalui surat kuasa khusus non litigasi maupun litigasi.
“Kami mengharapkan dengan tindak lanjut proses litigasi melalui gugatan sederhana ini dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan, sehingga hak-hak pekerja terkait Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh pekerja,” jelas Bapak Ibkar Saloma, pada Kamis, 12 September 2024.
“Dan kolaborasi baik dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang terhadap penegakan hukum atas kepatuhan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dikatakan menjadi terobosan yang cukup efektif dalam penegakan hukum dengan menjadi langkah akhir dalam bentuk penegakan hukum litigasi setelah dilaksanakannya langkah non-litigasi berupa pemanggilan dan pemberian somasi kepada badan usaha yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Bapak Ibkar Saloma berharap dengan kejadian tersebut, diharapkan agar kedepannya dapat memberikan efek jera kepada perusahaan yang tidak patuh dalam mendukung program BPJamsostek.
“Semoga kedepannya seluruh perusahaan dapat berkomitmen untuk patuh mendaftarkan seluruh tenaga kerja dan membayar iuran tiap bulannya. Karena ini merupakan program pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia,” ungkapnya.